REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI
OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TAHUN 2015
TINGKAT SD, SMP, PK-LK DIKDAS, SMA, SMK, PK-LK DIKMEN

Indeks Integritas UN SMA/Sederajat di Provinsi Sumatera Utara

Mendikbud: Jangan Targetkan Anak Usia Dini dengan Pendidikan yang Rumit

Mendikbud

Fri, 05/29/2015 - 16:46

Yogyakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengaku terhenyak saat berjalan-jalan di toko buku menemukan ada kartu baca untuk bayi delapan bulan. Pernah juga ia melihat buku seputar persiapan tes masuk TK (Taman Kanak-kanak) yang dijual di toko buku tersebut. “Anak TK masuk dengan tes?” tanya Mendikbud dalam Seminar Nasional Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yogyakarta, Kamis (28/5).

Di hadapan lebih dari 6.300 pendidik PAUD dari 19 provinsi di Indonesia, Mendikbud mengungkapkan, banyaknya buku semacam itu membuat orang tua merasa takut anaknya akan tertinggal, bahkan terbelakang, jika tidak diberikan materi pendidikan sebanyak mungkin di usia dini. “Jangan sampai anak-anak kita dibekali dengan target-target pendidikan yang rumit.  Tugas kita adalah menyadarkan bahwa ini adalah masa mereka meneruskan karakter pembelajar. Memberikan mereka kesempatan untuk bermain,” tutur Mendikbud.

Dalam buku yang pernah ditulis Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, disebutkan bahwa bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Mendikbud menambahkan, di Taman Kanak-kanak itulah harus dipastikan kurikulum yang diterapkan membuat proses belajar semakin menyenangkan bagi semua anak usia dini.

“Karenanya kita harus jauhkan anak dari apa yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dasar-dasar pendidikan kolonial, yaitu perintah dan hukuman. Gaya pendidikan semacam itu justru akan mengoyak batin anak, rusak budi pekertinya, karena selalu di bawah paksaan dan hukuman yang sering kali tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan,” ungkapnya membacakan apa yang pernah ditulis Ki Hajar Dewantara.

Sebaliknya, lanjut Mendikbud mengutip tulisan Ki Hajar, mendidik anak seharusnya dengan ketertiban dan tata tentram yang mampu menjaga kelangsungan batin anak. Tetapi anak juga tidak boleh dibiarkan terlalu bebas. Hal yang perlu dilakukan adalah tetap mengamati dan membimbing anak sehingga tumbuh sesuai kondratnya sendiri.  

“Sudahkah kita sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat menyadari konsep Bapak Pendidikan ini? Bukankah kita ingin agar anak-anak kita tumbuh besar sesuai zamannya, bukan tumbuh besar sekadar membuat kita yang mendidik merasa puas. Puas hari ini belum tentu baik di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga hadir membuka kegiatan seminar nasional tersebut mengatakan, persepsi tentang PAUD seharusnya diluruskan. Harus disadari PAUD bukan untuk mendinikan sekolah dengan mengajarkan hal-hal yang belum saatnya. PAUD semestinya disesuaikan dengan tahap perkembangan dan potensi anak dan diajarkan melalui cara bermain agar tidak merampas hak anak.

“PAUD di Indonesia memiliki keunikan yang disebut holistik dan integratif. Harapan saya agar PAUD bisa melakukan assessment bakat dan minat peserta didik, agar anak bisa diarahkan sesuai potensinya,” ujarnya. (Ratih Anbarini)

Presiden Jokowi Puji Kebijakan Guru Garis Depan

Jakarta (25/5) Presiden Joko Widodo menerima 798 guru yang tergabung dalam Program Guru Garis Depan (GGD) di Istana Negara, Jakarta. Guru-guru ini akan mengajar di kabupaten-kabupaten dalam empat provinsi terdepan Republik ini antara lain Papua, Papua Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur. Jokowi melontarkan banyak pujian untuk anak-anak muda yang mendidik di garis terdepan Republik.

“Kabupaten-kabupaten itu memang memerlukan guru. Memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” ujar Jokowi dalam sambutannya. Ditemani oleh Mendikbud Anies Baswedan dan Agustin, salah satu guru yang akan berangkat mengajar ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi berharap agar para guru ini tidak melupakan pengajaran karakter saat mengajar.

“Jangan lupa berikan karakter mental yang baik untuk anak-anak kita. Bahwa anak-anak yang berasal dari daerah pinggir harus punya sebuah kebanggaan bahwa mereka juga Indonesia,” harap Jokowi. Ia menambahkan bahwa guru-guru ini memiliki tanggung jawab besar dalam berkontribusi pada pendidikan di daerah-daerah tersebut. “Saya titipkan pendidikan anak-anak kita di pundak kalian.”

Selain memuji anak-anak muda yang menjadi guru dalam program GGD, Jokowi juga mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan berharap agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tetap melanjutkan  program ini. Langkah ini bagi Jokowi adalah salah satu pelaksanaan Nawacita yang ketiga yakni membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mendikbud Anies Baswedan sendiri berpesan pada ratusan guru dalam program tersebut bahwa mereka sedang melakukan tugas mulia. “Tugas ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan kehormatan. Teman-teman mendapatkan kehormatan karena bisa mengenal dan berinteraksi langsung dengan generasi penerus masa depan negeri ini. Teman-teman tidak hanya sekadar menjadi guru, teman-teman adalah pelukis wajah masa depan Republik ini,” tutur Anies.

Apresiasi juga Anies lontarkan pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang telah menjadikan guru-guru ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berterima kasih pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sehingga mereka bisa diangkat menjadi PNS. Ini adalah langkah konkret mewujudkan Nawa Cita,” tutup Anies.

Januari 2016. Gaji PNS, beda Daerah beda Gaji.

Rabu, 20 Mei 2015 , 22:38:00

SISTEM penggajian aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, mulai tahun depan akan diubah. Selama ini, ASN terutama PNS dari golongan satu sampai empat di semua daerah memiliki gaji yang sama. Padahal dari sisi pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, dan biaya hidup, berbeda-beda.

Bagaimana konsep baru tersebut? Berikut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Pemerintah akan membuat cluster penggajian PNS, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak?

Jadi begini, sistem cluster ini sudah dibahas lama di internal pemerintah. Hanya saja saat pembahasan masih terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya, pertimbangan berpindahnya PNS dari daerah A ke daerah B karena gajinya lebih tinggi. Jika terjadi perpindahan, otomastis daerah A akan kekurangan pegawai. Nah ini pemerintah harus hati-hati sekali.

Pertimbangan lain sistem yang baru itu?

Pertimbangan lainnya juga adalah seberapa besar pengaruhnya kepada APBN. Sebab, setiap kenaikan gaji PNS, pengaruhnya sangat besar ke APBN. Itu sebabnya dalam penentuan gaji, pemerintah sangat berhati-hati.

Apakah pemerintah serius memberlakukan sistem cluster ini?

Meski masih dalam tataran konsep, namun pemberlakuannya kami rencanakan Januari 2016. Karena itu Desember mendatang, pemerintah akan menyosialisasikan sistem cluster penggajian.

Bagaimana detilnya penggajian sistem cluster ini?

Sistem cluster itu adalah besaran gaji yang diterima PNS diklasifikasikan sesuai rayon. Salah satu tolok ukurnya adalah PAD, jumlah penduduk, tingkat kemahalan, dan lain-lain.

Di dalam RPP Gaji dan Tunjangan PNS, komponen gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Nah, dari tiga komponen tersebut, besar gaji pokok setiap PNS sama baik pusat dan daerah, tergantung golongannya berapa. Sedangkan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berbeda-beda. Nah ini yang kita buat cluster. Jadi setiap daerah berbeda jumlahnya.

Apa langkah yang sudah dilakukan untuk kajian konsep ini?

Saat ini kami tengah melakukan simulasi sistem cluster di tiap-tiap daerah. Dari simulasi ini baru ditetapkan berapa persentase masing-masing daerah. Contohnya di DKI Jakarta, bila persentasenya kecil maka dananya berlebih. Sebaliknya di daerah yang PAD-nya kecil, kalau persentase gajinya diperbesar, pemda yang akan kelabakan karena susah membayar. Bisa-bisa daerahnya tidak membangun infrastruktur.

Bagaimana dengan sistem pensiun?

Rancangan PP Pensiun, Rancangan PP Gaji dan Tunjangan menjadi satu paket. Dalam Rancangan PP pensiun, opsi yang dipilih pemerintah adalah pembayarannya dengan cara mengiur. Kalau sebelumnya pemerintah tidak mengiur tapi membayar sekaligus, ke depan pemerintah mengiur tiap bulan bersama-sama PNS. Namun iuran PNS kecil, yang lebih besar iurannya adalah pemerintah. Nantinya setelah pensiun, lembaga pengelola dana pensiun yang akan membayarkannya kepada pemerintah. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/05/20/305205/Beda-Daerah,-Gaji-PNS-tak-Sama/page2

Guru Kreatif, Belajar Penuh Inisiatif

https://www.youtube.com/watch?v=xwugr9eSg3Y&feature=player_embedded

Presiden Jokowi Lepas 798 Guru Garis Depan dari Istana

 

Jakarta, Kemendikbud --- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi melepas 798 Guru Garis Depan (GGD) angkatan pertama dari Istana Kepresidenan ke wilayah-wilayah terdepan Indonesia hari ini. Mereka yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil berasal dari 24 provinsi itu akan bertugas di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Aceh. GGD ditempakan secara permanen di wilayah-wilayah tersebut untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jokowi menyampaikan, keberangkatan 798 orang GGD tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik atau guru bagi anak-anak di wilayah tersebut. “Daerah-daerah tadi memerlukan guru, memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Jokowi mengungkapkan, para GGD ini merupakan pejuang bangsa karena mereka ditempatkan di daerah yang aksesnya sulit terjangkau, daerah terpencil, dan atau daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini, kata dia, jangan dijadikan sebuah keraguan melainkan rasa optimis. “Penempatannya masih berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah. Pelayanan pendidikan itu, kata dia, meliputi biaya pendidikan, distribusi guru, sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan yang akan terus ditingkatkan. “Ini menjadi tugas dari pemerintah”, tuturnya.

Jokowi menekankan, ke depan akan ada jaminan hidup yang memadai bagi GGD. Jaminan tersebut, kata dia, seperti memberikan tunjangan fungsional, asuransi yang menjamin keselamatan dan kesehatan, upaya pengembangan keilmuan serta peningkatan promosi dan karir para guru tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, program GGD ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah. Kerjasama ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah  dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. (Agi Bahari)